"Saya telepon ketua DPRD-nya tapi belum nyambung, coba Wakil Bupati, Pak Sekda tidak nyambung, semua handphone mati. Tapi di inspektorat, kami proaktif untuk komunikasi dengan yang di lokasi. Proses masih berjalan," kata Ganjar setelah mengukuhkan sekitar 1.600 PNS, termasuk pejabat eselon II, di kompleks kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (30/12/2016).
Ganjar menyebut penangkapan tersebut membuatnya kecewa terhadap Bupati Klaten. Padahal dia sudah memperingatkan kepala daerah sejak adanya penangkapan oleh KPK di Kabupaten Kebumen.
"Yang lebih dongkol lagi, kita, teman-teman ini, sudah latihan dengan KPK pada saat itu membuat pakta integritas, semua teken. Jadi mengencingi keputusan sendiri, ini memalukan buat saya," tandas Ganjar.
Dari informasi sementara yang diketahui Ganjar, penangkapan bupati tersebut terkait dengan suap jabatan. Hal itu, menurutnya, kontradiktif karena bertepatan dengan pelantikan PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang prosesnya melalui seleksi terbuka.
"Tentu saja di tengah kami melantik eselon I, II, III, IV di Provinsi, kampanye saya seleksinya itu terbuka, kalau ada bayar-bayar lapor ke saya biar saya copot sekarang. Saya sedih kalau OTT (operasi tangkap tangan) ceritanya soal suap ingin duduk jabatan. Kontradiktif," ujarnya.
Diketahui, Bupati Klaten Sri Hartini dan sejumlah pihak ditangkap KPK pagi tadi terkait dengan kasus suap. PDI Perjuangan, yang merupakan partai pengusung Sri, pun dengan tegas memecatnya.
Jubir KPK Febri Diansyah ketika dimintai konfirmasi mengatakan, selain Bupati Klaten, ada sejumlah pihak yang ditangkap. Diduga OTT ini dilakukan terkait dengan praktik suap-menyuap. Belum diketahui terkait dengan apa suap-menyuap tersebut.
sumber: news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar