PDI-P Jateng Terima Salinan Pemecatan Sri Hartini

Semarang, Aktual.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah telah menerima salinan surat pemecatan Bupati Klaten Sri Hartini, yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Surat pemecatannya sudah saya terima,” kata Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi dari Semarang, Jumat (30/12).
Dia menjelaskan, kewenangan pemecatan kader berada di DPP PDIP. “Sesuai dengan kewenangannya, DPP berhak memecat kadernya dan DPD PDIP Jateng sebagai representasi DPP diberi tindasan keputusan tersebut.”
Seperti diwartakan, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Klaten Sri Hartini terkait kasus dugaan suap sebesar Rp2 miliar.
Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini, namun belum memberikan keterangan secara resmi soal dugaan keterlibatan orang nomor satu di Kabupaten Klaten tersebut.
KPK juga telah menyegel ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini di Gedung B kompleks Setda Kabupaten Klaten di Jalan Pemuda.
Berdasarkan informasi di kantor Kabupaten Klaten menyebutkan dua petugas KPK datang langsung menuju ruang kerja Bupati Sri Hartini dan menyegel pintu agar tidak ada orang masuk ke ruangannya.

sumber: aktual.com

Read more ...

Bupati Klaten Ditangkap KPK, Gubernur Ganjar: Ini Memalukan!

Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih memantau proses ditangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini oleh penyidik KPK pagi tadi. Ganjar mengungkapkan kekecewaannya karena Sri merupakan kepala daerah yang ikut menandatangani pakta integritas di KPK.

"Saya telepon ketua DPRD-nya tapi belum nyambung, coba Wakil Bupati, Pak Sekda tidak nyambung, semua handphone mati. Tapi di inspektorat, kami proaktif untuk komunikasi dengan yang di lokasi. Proses masih berjalan," kata Ganjar setelah mengukuhkan sekitar 1.600 PNS, termasuk pejabat eselon II, di kompleks kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (30/12/2016).

Ganjar menyebut penangkapan tersebut membuatnya kecewa terhadap Bupati Klaten. Padahal dia sudah memperingatkan kepala daerah sejak adanya penangkapan oleh KPK di Kabupaten Kebumen.

"Yang lebih dongkol lagi, kita, teman-teman ini, sudah latihan dengan KPK pada saat itu membuat pakta integritas, semua teken. Jadi mengencingi keputusan sendiri, ini memalukan buat saya," tandas Ganjar.

Dari informasi sementara yang diketahui Ganjar, penangkapan bupati tersebut terkait dengan suap jabatan. Hal itu, menurutnya, kontradiktif karena bertepatan dengan pelantikan PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang prosesnya melalui seleksi terbuka.

"Tentu saja di tengah kami melantik eselon I, II, III, IV di Provinsi, kampanye saya seleksinya itu terbuka, kalau ada bayar-bayar lapor ke saya biar saya copot sekarang. Saya sedih kalau OTT (operasi tangkap tangan) ceritanya soal suap ingin duduk jabatan. Kontradiktif," ujarnya.

Diketahui, Bupati Klaten Sri Hartini dan sejumlah pihak ditangkap KPK pagi tadi terkait dengan kasus suap. PDI Perjuangan, yang merupakan partai pengusung Sri, pun dengan tegas memecatnya.

Jubir KPK Febri Diansyah ketika dimintai konfirmasi mengatakan, selain Bupati Klaten, ada sejumlah pihak yang ditangkap. Diduga OTT ini dilakukan terkait dengan praktik suap-menyuap. Belum diketahui terkait dengan apa suap-menyuap tersebut.

sumber: news.detik.com

Read more ...